PATI, JejakLensa.com | Buntut aksi unjuk rasa yang berujung pada pendudukan Gedung DPRD Kabupaten Pati oleh massa Aliansi Masyarakat pada Kamis (13/8/2026) lalu, memantik reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu kecaman tajam datang dari Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Lindu Aji Jolosutro Kabupaten Pati, Haji Boim.
Haji Boim secara terbuka menyayangkan dan mengecam keras dugaan aksi arogansi yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota aliansi tersebut di dalam area gedung wakil rakyat.
Ia menegaskan bahwa siapa pun, dari kelompok mana pun, tidak boleh merasa memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada lembaga negara maupun masyarakat luas.
“Saya mengecam keras. Kalau benar ada tindakan arogansi di Gedung DPRD, itu sudah keterlaluan. Jangan merasa karena membawa nama organisasi, kemudian bisa bertindak seenaknya,” tegas Haji Boim, Jumat (14/8/2026).
Gedung DPRD Adalah Rumah Rakyat yang Harus Dihormati
Menurutnya, Gedung DPRD merupakan rumah rakyat yang marwahnya harus dijaga dan dihormati. Penyampaian aspirasi maupun kritik keras adalah hal yang wajar dalam iklim demokrasi, namun semuanya mutlak harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika kesantunan.
Aksi unjuk rasa, lanjut Haji Boim, tidak boleh bertransformasi menjadi ajang pamer tekanan, unjuk kekuatan massa, intimidasi, apalagi tindakan yang merendahkan wibawa lembaga negara.
“Jangan mentang-mentang punya organisasi aliansi, lalu merasa paling kuat dan paling berkuasa. Negara ini negara hukum. Ada aturan yang harus dihormati semua orang, termasuk organisasi masyarakat,” sentilnya tajam.
Desak Aparat Bertindak Tegas
Lebih jauh, Haji Boim mendesak aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata apabila ditemukan unsur pelanggaran tindak pidana dalam aksi tersebut. Ia meminta aparat tidak ragu mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau ada pelanggaran, jangan didiamkan. Jangan karena mereka membawa nama kelompok, kemudian aparat takut bertindak. Hukum harus berdiri tegak dan berlaku sama untuk semua,” desaknya.
Haji Boim juga memberikan edukasi terkait fungsi organisasi kemasyarakatan yang sejati. Ia mengingatkan agar ormas tidak menggunakan pengerahan massa sekadar sebagai alat untuk menekan pihak lain, melainkan harus mengedepankan adu gagasan.
“Kalau ingin menyampaikan aspirasi, sampaikan secara gentleman. Duduk, bicara, adu argumentasi. Jangan mengandalkan jumlah orang atau menunjukkan kekuatan massa. Itu bukan cara menyelesaikan persoalan,” urainya.
Menutup pernyataannya, tokoh masyarakat Pati ini mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menjaga kondusivitas keamanan di wilayah Bumi Mina Tani. Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa menjaga kondusivitas bukan berarti membiarkan tindakan melawan hukum lolos begitu saja.
“Kita ingin Pati aman, tetapi keamanan bukan berarti hukum boleh diinjak-injak. Siapa pun yang salah, kalau memang terbukti, harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya,” pungkas Haji Boim.
(Red.)
