JEPARA, JejakLensa.com | Ancaman bencana longsor dan banjir bukan lagi sekadar wacana di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Data terbaru justru menempatkan daerah berjuluk Bumi Kartini itu dalam situasi siaga. Lebih dari 8.700 hektar lahan di Jepara kini berstatus kritis hingga sangat kritis, menjadi sinyal keras rapuhnya daya dukung lingkungan di wilayah tersebut.
Berdasarkan data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Pemali Jratun tahun 2024, dari total 16 kecamatan di Jepara, delapan kecamatan tercatat memiliki lahan kritis dan sangat kritis dengan luasan mencapai 8.760,25 hektar.
Lahan kritis itu tersebar dari kawasan lereng Gunung Muria hingga wilayah pesisir. Kecamatan Keling menjadi daerah dengan luasan terparah, yakni 1.438,26 hektar lahan kritis dan 376,52 hektar sangat kritis. Disusul Kecamatan Kembang dengan total lebih dari 1.148 hektar, serta Batealit yang mencatat lebih dari 1.167 hektar lahan rusak.
Rincian wilayah terdampak lainnya meliputi Bangsri, Donorojo, Mayong, Nalumsari, hingga Pakisaji. Hampir seluruhnya berada di kawasan dengan kontur berbukit dan lereng curam, yaitu wilayah yang secara alami rentan terhadap pergerakan tanah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, Rini, menegaskan bahwa lahan kritis adalah cermin rusaknya fungsi lingkungan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
“Wilayah rentan sebagian besar berada di daerah lereng Gunung Muria hingga pesisir. Lahan kritis merupakan lahan yang telah kehilangan fungsi alaminya,” ujar Rini saat pencanangan Program Jepara Menanam dan peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) 2025 di Kecamatan Kembang.
Ia juga menyoroti indikasi alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, yang akan ditelusuri lebih lanjut bersama BPDAS Pemali Jratun.
Ancaman tersebut selaras dengan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Jepara 2023–2027. Dari 16 kecamatan, hanya Karimunjawa yang dinyatakan bebas dari potensi longsor. Sebanyak 62 ribu hektar wilayah Jepara masuk kategori risiko tinggi.
Lima kecamatan dengan risiko tertinggi adalah Batealit, Pakisaji, Mayong, Kembang, dan Bangsri, masing-masing dengan luasan rawan mencapai ribuan hektar.
Kajian itu menyebutkan, faktor utama longsor adalah morfologi Jepara yang sebagian besar berada di lereng Gunung Muria, dengan kemiringan tinggi dan struktur tanah yang mudah labil saat diguyur hujan.
Plt Kepala Pelaksana Harian BPBD Jepara, Arwin Noor Isdiyanto, mengungkapkan sejumlah desa seperti Tanjung, Tempur, Watuaji, dan Damarwulan masuk zona merah longsor.
Khusus Desa Tempur, alat pendeteksi longsor sempat terpasang, namun kini rusak dan sedang diperbaiki oleh pemerintah desa.
Sebagai langkah antisipasi, Bupati Jepara telah menerbitkan SK Siaga Darurat Bencana.
“Ini sudah musim hujan. SK ini menjadi alarm bagi semua pihak agar bersiaga. Jika terjadi peristiwa alam, masyarakat diminta segera melapor,” tegas Arwin.
Dengan ribuan hektar lahan kritis dan risiko longsor yang mengintai, Jepara kini berada di persimpangan. Data telah berbicara. Tinggal menunggu apakah peringatan ini akan direspons dengan kebijakan tegas dan perubahan perilaku, atau justru menjadi catatan yang kembali diingat saat bencana telah terjadi.
(Red.)
