PATI, JejakLensa.com – 25 November 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati secara resmi mengesahkan rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk mengambil pinjaman daerah senilai Rp 90 miliar dari Bank Jateng. Keputusan penting ini diambil dalam sebuah Rapat Paripurna yang mengagendakan pembahasan Anggaran Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026.
Kepala Daerah, Bupati Pati Sudewo, telah menyampaikan bahwa pinjaman ini merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk menutup kekurangan anggaran akibat adanya penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang signifikan—diperkirakan mencapai sekitar Rp 150 miliar—dan demi mempercepat pembangunan yang berdampak langsung pada perekonomian rakyat.
Prioritas Alokasi: Jalan, Banjir, dan Pendidikan
Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari berbagai sumber dan pernyataan Bupati Sudewo, dana pinjaman Rp 90 miliar ini tidak akan disebar, melainkan difokuskan pada tiga sektor prioritas utama:
Infrastruktur Jalan: Sebagian besar pinjaman akan digunakan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan yang rusak parah di berbagai ruas Kabupaten Pati. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari Inspektorat Daerah. Perbaikan jalan ini diharapkan dapat melancarkan mobilitas dan mempercepat pergerakan roda ekonomi.
Penanganan Bencana: Dana juga akan dialokasikan untuk proyek penanganan banjir, termasuk normalisasi sungai dan pembangunan/perbaikan drainase di titik-titik rawan.
Fasilitas Publik: Perbaikan fasilitas pendidikan, khususnya sekolah yang kondisinya rusak, juga masuk dalam daftar prioritas penggunaan pinjaman ini.
Untuk meredakan kekhawatiran publik, Bupati Sudewo menjamin bahwa skema pengembalian pinjaman ini telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan membebani masyarakat.
Sumber Pinjaman: Bank Jateng (sebelumnya direncanakan melalui Kementerian Keuangan, namun bergeser ke Bank Jateng).
Mulai Pembayaran: Cicilan pinjaman direncanakan baru akan dimulai pada Tahun Anggaran 2027.
Durasi: Pinjaman ditargetkan lunas dalam jangka waktu tiga tahun, yaitu pada tahun 2029.
Angsuran Tahunan: Nilai angsuran per tahun diperkirakan sekitar Rp 32 miliar hingga Rp 33 miliar.
Komitmen Pengawasan DPRD
Meskipun menyetujui, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa lembaga legislatif akan memperketat fungsi pengawasannya.
“Prinsip kita sudah jelas. Karena penggunaannya sudah jelas, arahnya sudah jelas uang Rp 90 Miliar itu, fakta pendukungnya sudah lengkap, kami di DPRD semuanya mendukung. Namun, hal pengawasan, kami bersama-sama akan mengawal dan mengawasi setelah tahapannya kita jalani, tak hanya pinjaman, tapi semua yang ada di dalam APBD itu,” ujar Ali Badrudin.
Dengan disetujuinya pinjaman ini, Pemkab Pati kini memiliki landasan finansial yang kuat untuk memulai proyek-proyek pembangunan prioritas pada tahun 2026. Fokus utama saat ini adalah memastikan pinjaman ini diterjemahkan menjadi infrastruktur berkualitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas warga Kabupaten Pati.
(Red.)
